TATA KELOLA PROMOSI WISATA BERBASIS KOLABORASI PADA OBYEK WISATA MENOREH "KEBUN TEH NGLINGGO" TAHUN 2018

Promosi obyek wisata dilakukan untuk mengenalkan potensi yang ada di daerah tersebut, dengan adanya promosi perlu dilakukan kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan obyek wisata. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemerintah dalam mempromosikan obyek wisata Kebun Teh Nglinggo sangat berperan penting untuk memajukan obyek wisata tersebut. Dalam penelitian ini bagaimana tata kelola promosi berbasis kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya mempromosikan obyek wisata Kebun Teh Nglinggo. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan promosi kolaborasi pada obyek wisata Kebun Teh Nglinggo yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga bisa berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kemudian ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang dilakukan peneliti dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam tata kelola promosi berbasis kolaborasi dari teori 4P produk (product), yang berperan yaitu pengelola sekaligus masyarakat yang terlibat dalam menciptakan produk (product) khas Kebun Teh Nglinggo. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang terlibat sehingga mampu menghasilkan produk (product) yang prima dapat dinikmati oleh pengunjung. Tempat (place), pemerintah dan pihak swasta disini yang berperan aktif. Masyarakat pada dasarnya belum maksimal dalam memberikan saluran distribusi, karena masih keterbatasan dana akhirnya pemerintah dan pihak swasta berkolaborasi memberikan fasilitas yang efektif dan nyaman untuk para pengunjung. Harga (price), yang berperan disini adalah pemerintah. Hal ini masyarakat sebenarnya cukup efektif dalam mengembangkan obyek wisata tetapi belum maksimal, akhirnya masyarakat memilih aturan hukum yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Daerah No.4/2016 dan Peraturan Bupati No.7/2016 dengan harapan masyarakat mampu meningkatkan pelayanan dan infrastruktur secara efektif dan efisien. Promosi (promotion), pemerintah dan pihak swasta ini berperan aktif. Pada dasarny masyarakat tidak bisa serta-merta mempromosikan sendiri. Pemerintah mempromosikan melalui event-event, panflet, website atau media sosial. Pihak swasta memberikan dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Rekomendasi dalam penelitian ini, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus menjaga komunikasi untuk mewujudkan kolaborasi dalam promosi, sehingga bisa dikenal oleh khalayak luas dan mampu memenuhi pelayanan fasilitas maupun infrastruktur bagi para pengunjung.