PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (STUDI KASUS DI BMT BERINGHARJO)

*178 Latar belakang penelitian adalah Pembiayaan yang paling dominan di BMT Beringharjo adalah musyarakah mutanaqishah. Meskipun pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo memiliki prosentase yang tinggi, akan tetapi tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah yang diawali oleh keterlambatan angsuran. Hal tersebut terlihat dari prosentase NPF di BMT Beringharjo tahun 2014 sebesar 7,5 % menurut kebijakan BI NPF di atas 5 % termasuk kurang sehat. Banyaknya strategi atau tehnik penyelesaian yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan keterlambatan angsuran, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara penerapan penyelesaian keterlambatan angsuran di BMT Beringharjo dengan fatwa DSN-MUI. Adapun judul penelitian yang akan diteliti adalah ‘’perspektif fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian keterlambatan angsuran musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo’’.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur praktek pembiayaan dan prosedur penyelesaian kasus keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana perspektif fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian keterlambatan angsuran pembiayaan musyarakah mutanaqishah di BMT Beringharjo. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah staf BMT Beringharjo dan nasabah pembiayaan. Sampel penelitian terdiri dari tujuh staf BMT Beringharjo dan sembilan nasabah pembiayaan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur praktek pembiayaan dan penyelesaian kasus keterlambatan angsuran telah mendekati ketentuan fatwa DSN-MUI namun, terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa dalam hal bagi hasil dan pengenaan denda keterlambatan.