Charles Godang Halomoan Hasibuan (2020) THE FUNCTION OF PRESIDENTIAL THRESHOLD IN THE SIMULTANEOUS ELECTIONS 2019. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (485kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (608kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (107kB)
Bab I.pdf
Download (253kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (292kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (111kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (382kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (101kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (269kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (742kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (555kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Dalam penelitian tesis ini membahas tentang ketentuan Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui Fungsi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan wawancara dengan Bapak Jamaludin Ghafur, S.H., M.H dan Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian dalam penelitian ini dengan baik, valid dan logis maka penyusun melakukan studi kualitatif terhadap materi penelitian, kemudian analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2019 tidak bisa menggunakan ketentuan Presidential Threshold untuk Pilpres karena penyelenggaraan Pemilu Legislatif bertepatan dengan Presiden. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika tetap berpegang pada aturan Presidential Threshold, Pemilu akan diadakan secara terpisah antara legislatif dan eksekutif. Namun, jika harus menggunakan sistem pemilu serentak antara legislatif dan eksekutif, regulasi Presidential Threshold harus ditinjau relevansinya.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 12 Oct 2021 03:41 |
Last Modified: | 02 Nov 2021 07:11 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2063 |