KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP SISWA DI SEKOLAH

*141 Kebijakan hukum pidana dalam penelitian ini merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak/siswa yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan telah menimbulkan korban. Kekerasan terhadap anak/siswa dapat dijadikan sebagai perlakuan salah yang digolongkan menjadi beberapa bentuk kekerasan antara lain bisa dimulai dari yang bersifat fisik, seksual, dan psikis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah dan bagaimana penegakan hukum dalam penanggulan kekerasan siswa di sekolah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum dalam kasus kekerasan guru terhadap siswa di sekolah dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum dalam penanggulan kekerasan siswa di sekolah.
Adapun penelitian dan pembahasan menggunakan metode metode yuridis normatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.
Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah dan bentuk kebijakan hukum dalam penanggulan kekerasan siswa di sekolah telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dengan dibentuknya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang juga tertuang dalam Bab XI Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
Kesimpulan dari penelitian ini bentuk kebijakan hukumnya melalui tiga tahapan, yaitu kebijakan legislatif/formulatif, kebijakan yudikatif/aplikatif, kebijakan eksekutif/administratif. Sedangkan penegakan hukum dalam penyelesaiannya ada dua cara, yaitu dengan cara non penal dan penal