MODEL PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADAPEMILU TAHUN 2019 MELALUI DESA ANTI POLITIK UANG(DAPU) (STUDI KASUS DESA SARDONOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK, SLEMAN)

Asas dari demokrasi dilandaskan pada pemilu yang berkualitas. Pasal 22E
Ayat 1 UUD 1945 telah mematok enam ukuran pemilu demokratis: Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dari berbagai UU Pemilu juga ada 2 faktor
penambah yaitu Transparansi dan Akuntabel.Pemilu yang bebas dan adil merupakan
salah satu indikator ada tidaknya demokrasi dalam suatu Negara. Bagaimana pemilu
dilaksanakan berikut aturannya dapat dijalannya dengan baik, juga dapat dijadikan
indikator tentang bagaimana demokrasi itu berjalan di suatu negeri (Marijan,2008).
Pemilu dalam level terendah dapat diartikan sebagai tempat menyalurkan
aspirasi dan tuntutan rakyat melalui partai. Tetapi banyak elemen rakyat yang
memperlakukan pemilu sebagai “ajang pesta” secara masal, dimana sebagai ajang
mobilisasi massa melalui musik dangdut, pembagian sembako, memperoleh atribut
partai secara gratis, atau mendapat uang. Ketika pemilu usai, pestapun berakhir.
Rakyat akhirnya merana dan tertipu oleh kelakuan politisi setelah mereka
memperoleh kekuasaan dan kekayaan (Eko,2014).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara informan secara langsung agar
dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat
permasalahan dalam upaya pengawasan pemilu partisipatif melalui Desa Anti Politik
Uang di Desa Sardonoharjo.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan dengan adanya peran masyarakat dan
Pemerintah Desa yang bertujuan untuk menolak terjadinya praktek politik uang,
dengan harapan membangun kesadaran dengan tujuan memperbaiki demokrasi
melalui Desa Anti Politik Uang dan bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Sleman
ini. Sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih cerdas dalam menyalurkan suara
saat pemilihan umum berlangsung.