THE DYNAMIC OF HYBRID REGIME IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION UNDER THE LAW NO.13/2012

Penerapan Undang-Undang Khusus 13 tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki masa delapan tahun. Dapat meringankan dan mendukung kehidupan politik di Yogyakarta. Ada lima jam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012, yaitu mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi pemerintahan, pertanahan, kebudayaan dan perencanaan tata ruang. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2012, kekuasaan sultan seakan-akan mencapai puncaknya pada tingkat kekuasaan absolut. Melalui analisis rezim hibrida, studi ini akan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana Yogyakarta dicap sebagai rezim hibrida; kedua, bagaimana kinerja rezim hybrid terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Yogyakarta sebenarnya dari tanpa stigma. Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta dengan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil akhir penelitian ini mencakup temuan utama bahwa rezim hibrida di Yogyakarta membawa banyak hasil yang menguntungkan berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Yogyakarta, namun secara nyata banyak permasalahan yang terjadi di Yogyakarta, diantaranya: kemiskinan , tidak toleran, tanah kesultanan. Untuk itu, peran pemerintah daerah dan implementasi Undang-Undang Khusus Nomor 13 Tahun 2012 perlu dioptimalkan