STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT) DI DAERAH

Hasil penelitian strategi resolusi konflik yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo untuk mengelola konflik SLT PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2205 adalah dengan melakukan verifikasi dan mengidentifikasi komunikasi antar instansi pemerintah di Kulonprogo terutama dalam rangka pengelolaan konflik (terutama instansi instansi yang memiliki keterkaitan langsung seperti bappeda, BPS, dan kantor pos)hal tersebut dapat dilihat dengan keberadaan tim posko layanan pengaduan SLT PKPS BBM berdasarkan SK Bupati Kulon Progo No 238 tahun 2005 yang terdiri dari 22 personel dari instansi yang beragam, menjadi semacam alat integrasi antar instansi, serta melakukan verifikasi dengan mengeluarkan SK Bupati nomor 183 tahun 2005 tentang tentang pembentukan tim verifikasi dan Validitasi data.