KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME TIDAK BERIZIN DI KOTA YOGYAKARTA

Tujuan dari penelitian ini untuk mengatahui dan menganalisis bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penetibannya reklame tidak berizin dikota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah Dwiyanto (dalam Indudewi, 2009) terkait pengukuran kinerja. Ada tiga indikator yang peneliti adopsi, yakni Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil penelitian terjawab Responsivitas bahwa masyarakat memiliki persepsi terhadap reklame yang tidak berizin. Dengan peringkat tidak rapi sebesaar 30%, peringkat mengganggu fasilitas umum sebesar 26%, kemudian peringkat sembarang tempat sebesar 20%, selanjutnya merusak keindahan kota sebesar 18dan terakhir kurang mendidil sebesar 6%. Dari hasil temuan dilapangan juga menjawab bahwa yang bertanggungjawab ialah Pemerintah Daerah sebesar 70%, kemudian Swasta sebesar 26%. Kemudian Responbilitas terjawab memiliki beberapa tugas penertiban terkait pelanggaran berdasarkan 12 jenis obyek perizinan dikota Yogyakarta. Urutan izin penyelenggaraan reklame berada diposisi perioritas kedua. Sedangkan yang utama ialah penataan pedagang kaki lima, kemudian yang ketiga, izin gangguan, keempat bangunan gedung prioritas penanganan terhadap izin penyelenggaraan reklame data lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tertinggi pada tahun 2015 sebesar 312 pelanggar, dan terendah pada tahun 2016 sebesar 163 pelanggar. Terakhir, Akuntabilitas temuan dilapangan diketahui penilaian kinerja oleh masyarakat menyatakan belum baik sebesar 68%, kemudian sudah baik 22%, dan terkahir sangat baik sebesar 10%. Kinerja Satpol-PP Kota Yogyakarta ini dinilai kurang tegas dalam penegakan aturan dan pelaku pelanggar yang disengaja.