SISTEM PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Hukum Pidana Indonesia baik formil atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun materiil atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan tentang hak-hak korban tindak pidana pada umumnya dan tindak kekerasan pada khususnya memang telah ada, hanya saja pengaturannya masih terlalu minim dan belum proporsional. Pada KUHAP khususnya Pasal 98 telah memberikan perlindungan hukum secara umum bagi korban, yang termasuk didalamnya Pembantu Rumah Tangga yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan yaitu adanya ketentuan ganti kerugian, walaupun dalam kenyataanya ketentuan Pasal ini jarang diterapkan.