EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 45 PASCA AMANDEMEN

AHMAD ALWI (2005) EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 45 PASCA AMANDEMEN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (96kB)

Text (Abstract)
Abstract.pdf
Download (108kB)

Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (245kB)

Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (475kB)

Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (508kB)

Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (304kB)

Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (108kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem bikameral berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara. Selain itu, dapat dijadikan masukan kepada pemerintah terhadap lembaga MPR dalam sistem bikameral berdasarkan UUD 45 pasca amandemen.

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	EKSISTENSI MAJELIS
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum S1
Depositing User:	Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited:	04 Feb 2022 07:26
Last Modified:	04 Feb 2022 07:26
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/23370

Actions (login required)

: View Item