PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMBANG MASYARAKAT ADAT PADA ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh Masyarakat adat Kabupaten Jayapura sudah banyak mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan.Penambangan yang dilakukan kebanyakan tidak mempunyai izin dari Pemerintah Daerah setempat.Perlu adanya pengawasan terhadap kegiatan Penambangan Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan tersebut tidak semakin berdampak pada pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam tesis ini. Pertama, mengidentifikasi mengapa pengelolaan pertambangan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayapura menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?Kedua, mengidentifikasi apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat, dan terakhir bagaimanakah upaya agar kegiatan tersebut dapat di hentikan dan apa saja konsep kedepan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitianyuridis empiris yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang di pergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer, sekunder dan tersier.Jenis data primer didapatkan melalui metode pendekatan dan wawancara yang dilakukan baik kepada narasumber maupun responden.
Hasil peneletian tesis ini menunjukkan bahwa Pertama, Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Jayapura merupakan aktifitas penambangan masyarakat adat yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah kaki gunung cycloops. Kegiatan tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pengetahuan mereka yang sangat minim terhadap bagaimana cara pengelolaan pertambangan yang benar tanpa merusak lingkungan. Kedua, Hambatan-hambatan yang dihadapai oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam pengawasan kegiatan penambangan masyarakat adat yaitu kurangnya anggaran daerah dan tenaga pengawas lapangan untuk tiap saat mengawasi kegiatan tersebut. Perlu ada kerajasama baik pemerintah daerah serta masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan..Ketiga, Pemerintah daerah sendiri telah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya penambangan masyarakat adat yaitu dengan melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat yaitu mengedukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan penanaman pohon diwilayah yang telah gundul agar kedepannya dapat menjadi warisan bagi anak cucu kita. Masalah lingkungan adalah masalah yang kompleks dan menjadi tanggung jawab mutlak guna tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.