KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR MERAPI DI KLATEN

ABSTRAK

Kabupaten Klaten sesuai dengan Perpres Nomor: 70 tahun 2014 berada pada Zona Budi Daya, Lindung, dan Hortikultura lebih dominan daripada zona Pertambangan. Sejak tahun 2019 izin pertambangan di Kabupaten Klaten tidak dikeluarkan diganti dengan izin bentuk kegiatan lain dalam bidang penataan dan budidaya perkebunan.
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Kebijakan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten, mengkaji kerusakan yang terjadi dan peran kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut serta membuat konsep ideal tentang kebijakan dan penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum adanya kesadaran masyarakat pelaku pertambangan dalam menjalankan aturan perundang-undangan dan kesadaran menjaga kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan. Lemahnya penegakan hukum dan kebijakan yang tidak dijalankan menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Klaten. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan. Penegakan Hukum secara komprehensif oleh seluruh aparat penegak hukum, dinas tertkait dan warga masyarakat. Visi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penegakan hukum dalam misinya harus mewujudkan Perda dalam bidang Penataan Lingkungan Hidup.
Teori Kedaulatan Pertambangan diharapkan bisa menjadikan solusi untuk menjaga kerusakan lingkungan dan menjaga kelestariannya karena rakyat merasa memiliki alamnya.

Kata kunci: Kebijakan, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan