KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LINGKUNGAN PENGELOLAAN SAMPAH

Fakta sosial lingkungan hidup di Kabupaten Bantul memunculkan konflik dari waktu ke waktu diantaranya adalah permasalahan sampah yang belum menemukan solusi penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut mengakibatkan sampah menjadi masalah yang merisaukan, pelik sekaligus ironi dikarenakan sampah terus bertambah jumlah, jenis dan sifatnya. Tujuan penelitian ini untuk memahami, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya konflik lingkungan dan mengembangkan resolusi konflik lingkungan yang sebaiknya dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul pada masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik pengamatan lapangan (participant observation) dan penelusuran literatur, kemudian diolah dan disusun secara deskriptif dan sistematis. Lokasi penelitian berada pada kawasan TPST Piyungan dan beberapa lokasi di Bantul DIY lokasi berdasarkan intensitas terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah.
Hasil penelitian menunjukkan, faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul adalah: Penyelesaian konflik yang kurang maksimal selama ini. Adanya sikap pembiaran oleh pemangku kebijakan publik. Tidak adanya komunikasi yang baik antara pekerja pengambil sampah dan warga masyarakat dengan pengelola TPST maupun dengan Pemerintah Daerah. Kewenangan TPST Piyungan yang langsung di bawah Pemerintah Daerah DIY dinilai belum optimal dalam merespon kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan di TPST Piyungan. Terlihat dari langkah antisipatif yang diambil masih sporadis. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian konflik lingkungan pengelolaan sampah adalah: Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penyelesaian konflik lingkungan pengelolaan sampah di Bantul yang sebaiknya dilakukan di masa yang akan datang yaitu perlu penelitian lebih lanjut terhadap pengelolaan sampah di suatu kawasan dan persyaratan yang harus ditaati. Perlu adanya instrumen kebijakan yang lebih detail untuk menata kembali tentang pengelolaan sampah agar konflik tidak berlangsung lama dan meningkat. Pemilahan sampah digencarkan di semua lapisan, baik di tingkat rumah tangga sampai di tingkat depo atau TPS sebelum diangkut ke TPST Piyungan. Perubahan paradigma warga masyarakat. Mendorong dan memfasilitasi pengelolaan sampah di semua desa di Bantul. Modernisasi alat pengolah sampah menjadi pupuk maupun energi yang dapat bermanfaat untuk persediaan kebutuhan listrik.