Kebijakan Penataan Administrasi Pertanahan di Kawasan Berkesinambungan

Agar pemanfaatan tanah benar-benar dapat diberikan secara optimal seperti yang tertuang
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat”, maka Pemerintah membentuk peraturan perundangan melalui
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, melalui Pasal 2 ayat 2, mengatakan “Hak menguasai dari negara termasuk dalam
ayat 1 (pasal ini memberi wewenang untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut)”.
Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 menimbulkan kerusakan yang berdampak pada
sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan
terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan
Gunung Merapi telah mengakibatkan kerusakan beberapa dusun di Kabupaten Sleman,
menimbun dan merusak ribuan rumah penduduk serta mengakibatkan hilangnya batas batas
kepemilikan tanah milik warga. Hilangnya batas kepemilikan tanah dalam suatu wilayah yang
luas berpotensi menimbulkan konflik pertanahan.
Secara umum kondisi permukiman di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden dan Desa
Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul banyak bidang-bidang tanah permukiman
yang tidak mempunyai infrastruktur jalan maupun drainase yang layak, banyak bidang tanah
prasarana umum (jalan) yang masih masuk dalam bidang kepemilikan warga, banyak batas
bidang tanah yang belum terpasang tanda batasnya (pathok) hal ini akan menjadi potensi
konflik pertanahan.
Penataan bidang-bidang tanah merupakan hal yang penting untuk penataan kawasan
permukiman, penataan tersebut dapat dilaksanakan dengan Konsolidasi Tanah. Konsolidasi
Tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas
lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat