TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERBUATAN MELWAN HUKUM DI PERUSAHAAN GRUP (STUDI KASUS PUTUSAN MA RI No. 89 PK/PDT/2010 TENTANG PELANGGARAN DISTRIBUSI

Pembangunan hukum di indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, begitu pun perkembangan pada perusahaan-perusahaan nasional baik berupa perusahaan tunggal maupun perusahaan gabungan atau perusahaan grup dalam bentuk PT, CV dan seterusnya. Perkembangan yang di maksud dalam penelitian adalah perkembangan pada perusahaan grup yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan dimana sistem kepemimpinan perusahaan grup bersifat sentralisasi sehingga banyak penyalahgunaan kewenangan dari perusahaan induk salah satunya yakni adanya perbuatan melawan hukum yang timbul akibat dari hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup. Hal ini dapat di lihat dalam putusan kasus Mahkamah Agung RI No.89 PK/Pdt/2010 antara PT.Effem Food, Inc dan PT.Effem Indonesia melawan PT. Smak snack tentang Pelanggaran Distribusi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari induk perusahaan kepada anak perusahaan apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perusahaan grup berdasarkan putusan MA RI No.89 PK/ Pdt/2010. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim dari bukti-bukti kerugian yang di derita oleh pihak penggugat yakni PT. Smak snack terhadap itikad tidak baik oleh pihak tergugat yaitu PT.Effem Food, Inc dan PT.Effem indonesia menyebabkan Majelis Hakim membebankan tannggung jawab renteng kepada PT.Effem Food, Inc dan PT.Effem Indonesia atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya selaku perusahaan induk/holding company terhadap PT.Smak snak sebagai anak perusahaan. Putusan ini merupakan wujud penerapan piercing the corporate veil terhadap induk perusahaan dan anak perusahaan di timbulkan oleh kepemilikan PT.Effem Food, Inc atas 90% saham PT.Effem Indonesia, dalam relasi ini, PT. Effem Food, Inc bertindak sebagai induk perusahaan dari PT.Effem Indonesia yang menjalankan pengendalian terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Penlitian ini merupakan penilitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.