ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA DI INDONESIA

ABTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 obyek dari praperadilan diperluas yaitu (1) tidak sahnya penetapan tersangka, (2) pengeledahan dan (3) penyitaan. Putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah dan membatalkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan putusan praperadilan, menganalisa apakah keputusan penyidik untuk tidak mengeluarkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dapat dikatakan penyidik tidak menjalankan putusan praperadilan, dan konsep ideal pelaksanaan putusan praperadilan tentang penetapan tersangka tidak sah dan pembatalan sprindik.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ditunjang dengan hasil wawancara dengan narasumber (pakar atau ahli) di bidang hukum acara pidana khusus tentang lingkup praperadilan. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Bentuk Pelaksanaan putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP dan Pasal 82 ayat (3) huruf c dan d KUHAP, sementara pelaksanaan putusan praperadilan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka (pembatalan sprindik) dan Pengeledahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum diatur. (2) Penyidik telah melaksanakan putusan praperadilan dengan cara : a. Penyidik tidak lagi meneruskan penyidikan menggunkan Sprindik dan/atau SPDP yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan tersebut, b. Penyidik menerbitkan Sprindik dan/atau SPDP baru untuk memulai penyidikan baru, c. Penyidik memulai tata adminstrasi kembali mulai dari pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka sampai surat dakwaan dipersidangan sudah tidak lagi menggunakan sprindik yang dibatalkan tersebut. (3) konsep kedepan dalam pelaksanaan putusan praperadilan tentang penetapan tersangka tidak sah dan pembatalan sprindik adalah penyidik sebaiknya secara administasi juga mengeluarkan surat atau berita acara ketetapan penghentian penyidikan.

Kata Kunci : Praperadilan, Pelaksanaan Putusan, Penyidik.