KONTROVERSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Penelitian mengenai kontroversi Peraturan Pemerintah No.37 Tabun 2006 ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kompas dan Media Indonesia membingkai isu mengenai PP tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menetapkan baths paling tinggi besamya dana oprasional dan tunjangan komunikasi intensif serta perbedaan apa saja yang mendasari pembingkaian tentang masalah tersebut. Kerangka Teori dalam penelitian ini melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Adapun objek penelitian adalah surat kabar Kompas dan Media Indonesia pada tanggal 10 Januari hingga 13 Januari 2007. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah analisis framing model William A. Gamson. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dasarnya baik Kompas dan Media Indonesia sama-sama mengkritisi adanya PP tersebut, tetapi penekanan dan porsi yang diberikan pada masalah ini berbeda. Kompas dalam pemberitaan terkesan lebih terbuka dan lebih berani sedangkan Media Indonesia dalam masalah ini menggunakan bahasa yang lebih santun. Pemberitaan Kompas menekankan adanya penolakan-penolakan yang muncul dari berbagai kalangan dan mengacu pada satu poin bahwa PP No.37/2006 tidak seharusnya dikeluarkan. Sedangkan hal yang ditonjolkan oleh Media Indonesia yaitu bahwa PP No.37/2006 dapat membuka peluang praktek korupsi.