PENGAWASAN BAWASLU DIY TERHADAP KAMPANYE HITAM DI SOSIAL MEDIA PADA PILPRES 2019

Pemilihan umum dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Demi mengatur pemilu pada 2019, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur pembentukan Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawasan Pemilu melakukan pengawasan pada tiap tahapan pemilu mulai dari pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu, salah satunya kampanye. Seiring kemajuan zaman medium kampanye pun mengalami pergeseran dari media konvensional ke sosial media. Dalam prakteknya kampanye ini masih terdapat kecurangan, tidak terkecuali di sosial dalam bentuk kampanye hitam. Karena masifnya pengguna sosial media, menyebabkan kurang optimalnya pengawasan kampanye di sosial media. Badan Pengawas Pemilu DIY berperan sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye di berbagai media termasuk sosial media. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengawasan BAWASLU DIY terhadap kampanye hitam di sosial media serta kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan kampanye hitam di sosial media masih belum optimal dikarenkan masih adanya faktor-faktor hambatan dari sisi internal maupun eksternal berupa maraknya penggunaan buzzer dengan akun anonim dan minimnya Pendidikan politik masyarakat.