DILA FARHANI NURRAHMAN (2020) PELAKSANAAN FUNSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (431kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (194kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (41kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (123kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (176kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (52kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (311kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (12kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (82kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (356kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (684kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Ombudsman sebagai Lembaga alternatif bagi seluruh masyarakat dalam
menangani pengaduan, keluhan, maupun ketidakpuasan bagi birokrasi pemerintahan dengan cepat, gratis tanpa harus membayar pengacara dan aman (kerahasiaan Pelapor terlindungi). Lembaga Ombudsman sebagai Lembaga independen ialah suatu Lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman berada disetiap provinsi dan secara bertahap dibentuk di beberapa daerah termasuk Lembaga Ombudsman DIY. Pembentukan LO DIY dilakukan secara langsung guna membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta. Saat ini, isu utama pada sistem demokrasi yaitu bagaimana orientasi pemerintaha dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab pelayanan bagi masyarakat. Tanggung jawab yang
harus diberikan pemerintah salah satunya yaitu pelayanan Pendidikan bagi
seluruh masyarakat. Pengaturan hak atas Pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan. Tetapi faktanya, pelayanan Pendidikan masih banyak diwarnai oleh berbagai praktek maladministrasi yang berakibat merugikan masyarakat.

Dosen Pembimbing: BENI HIDAYAT, S.H., M.HUM | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 11 Oct 2021 07:50
Last Modified: 11 Oct 2021 07:50
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2541

Actions (login required)

View Item View Item