PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP) TIDAK BERIZIN DAN TIDAK SESUAI PERSYARATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan kepolisian terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap AJDP yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat. Metode penelitian menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dari Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan anggota Direktorat Lalu Lintas Sumatera Barat dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan kepolisian sudah optimal dalam menangani penegakan hukum terhadap AJDP yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi di Sumatera Barat. Namun, dalam melakukan penegakan hukum Dinas Perhubungan dan kepolisian mempunyai beberapa hambatan yaitu kurangnya personil khususnya PPNS dalam melakukan operasi penegakan hukum di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pelanggar yang sudah mengetahui adanya razia, anggaran yang tidak mencukupi dan yang terakhir dari segi masyarakat yang tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi di daerah sekitar