LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL FREEDOM AGAINST BIBLIOCLASM IN INDONESIA

Di Indonesia, pada masa Orde Baru, biblioklasme sudah diperbolehkan. Banyak orang telah menyadari bahwa ancaman semacam itu terus berlanjut hingga saat ini. Dari pengusaha kecil barang cetakan hingga tokoh intelektual yang memiliki perasaan yang sama, kebebasan intelektual di Indonesia seolah tidak dihargai dan tidak terlindungi. Perdebatan tentang apakah suatu tindakan biblioklasme diperbolehkan atau tidak sedang tegang di kalangan orang Indonesia. Dalam lingkup Internasional, Konvensi Berne, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menekankan bahwa setiap orang berhak atas proses hukum dan kebebasan intelektual dari gangguan dan ancaman secara ilegal. Sayangnya pemerintah melarang buku-buku oleh aparatnya tanpa melalui proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi no. 6-13-20 / PUU-VIII / 2010 bahwa untuk memenuhi fungsi proses hukum penegakan hukum dalam sistem peradilan ketika suatu dokumen cetak berupa buku dilarang, terlepas dari apakah buku tersebut dianggap sebagai kritik atau buku yang mengajarkan radikalisme. Penulis bertujuan untuk mendukung dan mengusulkan agar pelarangan buku tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah dan aparat legislatifnya tanpa melalui proses hukum oleh karena itu undang-undang no. 16 Tahun 2004 harus direvisi.