PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2013)

WULANDARI (2016) PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2013). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Cover] Text (Cover)
Cover.pdf

Download (30kB)
[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (767kB)
[thumbnail of Abstract] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (183kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (216kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (430kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (370kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (334kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (102kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf

Download (129kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf

Download (587kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah, pembiayaan utang dan jumlah penduduk. Kepatuhan pengungkapan wajib diukur dengan 46 item berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 134 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD adalah 58,60 %. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sementara rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh negatif . Ukuran pemerintah daerah , ukuran legislatif, spesialisasi pekerjaan , pembiyaan utang dan jumlah penduduk terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan, Pengungkapan Wajib, Karakteristik Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: KATA KUNCI : PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KEUANGAN, PENGUNGKAPAN WAJIB, KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 22 Jan 2022 01:52
Last Modified: 22 Jan 2022 01:52
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/25602

Actions (login required)

View Item
View Item