Penegakan Hukum Pidana Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Bengkulu

Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang dimuat didalamnya. Sering terjadi perkara penyerobotan hak atas tanah. Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana pemalsuan surat disebabkan penyerobotan hak atas tanah dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan penyerobotan hak atas tanah, dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari fakta lapangan yang diperoleh melalui wawancara narasumber. Data sekunder adalah data dari aturan perundang-undangan dan studi kepustakaan meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdapat 3 (tiga) faktor terjadinya penyerobotan hak atas tanah di Kota Bengkulu yang berasal dari pemilik hak atas tanah, pemahaman masyarakat, dan keyakinan pribadi. Penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah di Kota Bengkulu merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.