PENOLAKAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA (PNG) TERHADAP KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM OPERASI PEMBEBASAN SANDERA WNI DI PAPUA NEW GUINEA TAHUN 2015

*13 Papua New Guinea (PNG) merupakan anggota negara persemakmuran dari Inggris dan merdeka pada tahun 1975. Papua New Guinea secara geografis terletak di sebelah timur Indonesia. Hal ini membuat Papua New Guinea berbatasan darat dengan Indonesia di sebelah barat. Papua New Guinea dan Indonesia di batasi oleh Desa Wutun, Provinsi Sandaun, PNG dan Desa Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura Indonesia. Ini membuat konflik perbatasan antara dua negara sering terjadi. Hingga pada akhirnya di tahun 1979 Papua New Guinea dan Indonesia menjalin kerjasama perbatasan .
9 September 2015 terjadi penyanderaan dua orang WNI oleh sipil bersenjata Papua New Guinea karena menebang pohon di perbatasan. Pemerintahan Indonesia kemudian meminta ijin untuk melakukan operasi pembebasan oleh TNI. Tetapi ditolak oleh pemerintah PNG (PM Peter O’neil).
Tujuan dari skripsi ini akan menganalisa alasan PNG menolak untuk memberi ijin TNI. Metode penelitian ini menempatkan keputusan PNG sebagai unit analisa dan kondisi geografi, sosial dan politik pemerintahan PNG sebagai unit penjelasan. Penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai sistem politik pemerintahan PNG (PM Peter O’neil), kondisi geografis dan sosial di sekitar lokasi penyanderaan di PNG. Keputusan yang dibuat oleh PM Peter O’neil akan di analisa menggunakan teori pembuatan keputusan oleh Graham T. Allison. Yaitu bagaimana perumusan keputusan tersebut dibuat berdasarkan tingkat rasionalitas. Proses pembuatan keputusan tersebut dibuat berdasarkan tingkat rasionalitas. Pada akhirnya keputusan PNG menolak keikutsertaan TNI dalam operasi pembebasan menunujukkan bahwa hal tersebut keputusan yang rasional. Dikatakan rasional karena memenuhi 4 konsep dasar aktor rasional yaitu: (Goal and objectives (tujuan dan sasaran), Alternatives (pilihan alternatif), Consequence (konsekuensi) dan Choice (pilihan). Serta memenuhi 3 elemen pendukung suatu keputusan dikatakan rasional, yaitu : Pertimbangan Intelektual, Tujuan jangka panjang, Kondisi pemerintahan yang monolitik. Hasil utama menunjukkan bahwa keputusan PNG memberikan keuntungan rasional untuk pemerintahannya.