KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PENGEMBANGAN WISATA RELIGI TAHUN 2014

Kebijakan kepariwisataan di Provinsi Banten mengacu kepada Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ProvinsiBanten, sektor pengembangan produk pariwisata yang potensial salah satunya ialahpengembangan wisata religi, Jenis wisata ini mulai berkembang karena sifatnya yang eco-friendly dan juga tekanan hidup yang luar biasa membuat orang cenderung mencari aktivitas yang dapat memberikan ketenangan bathin. Kawasan Banten lama adalah salah satu contoh sebagai obyek wisata relig yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini terbukti dengan tercatanya 4 juta wisatawan setiap tahun nya
Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dapat di gambarkan secarasistematis mengenai suatu keadaan situasi dan fenomena yang telah terjadi. Dalampenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitaitf untuk menggambarkan suatukeadaan kondisi dan analisis mengenai keibijakan Provinsi Banten dalampengembangan wisata religi tahun 2014.
Hasil penelitian Peraturan Daerah No 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah tersebut belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan sebagai payung hukum dalam pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Hal ini karena pada dasarnyaPeraturan Daerah tersebut hanya sebagai induk dari seluruh peraturan yang mencakup tentang kegiatan Kepariwisataan di Provinsi Banten dimana wisata relighanya masuk ke dalam sub sektor pariwisata yang berkembang dalam peraturantersebut. Aspek pengembangan keruangan dan kewilayahan dalam hal infrasrukturjalan menuju tempat wisata dapat dikatakan kurang memadai. Strategi pemasaran(promosi) Wisata Religi melalui media promosi seperti media cetak elektronik danwebsite resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinisi Banten serta melaluievent-event kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sampai saat inPAD dari sektor Wisata Religi tidak ada karena tidak adanya payung hukum yang menaungi langsung Wisata Religi. Dampak positif dari pengembangan Wisata Religbagi pemerintah Provinsi Banten secara umum dapat memperluas dan bertambahnyalapangan kerja dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar obyek WisataReligi. Dampak negatif bagi pengembangan wisata religi yang ada di Provinsi Banten obyek Wisata Religi contohnya di Banten lama menjadi kumuh akibat sampahmakanan minuman yang dijual oleh para pedagang, sedangkan dampak negatif bagimasyarakat Provinsi Banten sampai saat ini menurut para pejabat di DinasKebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten masih belum terlihat denga riil, namundikhawatirkan bahwa dikemudian hari nilai-nilai budaya dan agamais masyarakat disekitar obyek Wisata Religi akan terkikis seiring dengan banyaknya wisatawan yangdatang
Kedepannya perlu ada perbaikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten karena sudah terlalu lama berlakunya dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Perlu adanya peraturan khusu yang menaungi segala kebutuhan dalam pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas pembangunan Objek Pariwisata khususnya Wisata Religi.