IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DALAM SEKTOR WISATA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Di era globalisasi ini, kaum Muslimin dihadapkan pada kenyataan yang menimbulkan pro-kontra, antara pihak yang memandang pariwisata sebagai kegiatan yang di nilai baik, dengan pihak lain yang menganggap pariwisata sebagai hal yang dilarang oleh Agama. Pada Tahun 2003 Pemerintah Daerah memberlakukan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman), Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di sektor wisata Kabupaten Aceh Singkil.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum) dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil, serta mengetahui peran Pemerintah Daerah Aceh Singkil dalam menegakkan Syariat Islam khusunya di sektor pariwisata Kabupaten Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara terbuka dan mendalam (Depth-Interview) dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian atau Key Informan dan observasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, pertama, Implementasi Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum) telah di terapkan dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kabupaten maupun masyarakat di kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Singkil. Namun masih terdapat kendala seperti anggaran, Sumber daya manusia. Khusunya Kecamatan Pulau Banyak Barat yang jaraknya Kabupaten Aceh Singkil di pisahkan oleh laut yang luas. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di sektor wisata Pertama, adalah membiayai dan menyerahkan setiap kegiatan pariwisata ke arah positif (Amar Ma'ruf), Kedua, pada kesempatan yang sama Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam ikut dalam mengantisipasi setiap kegiatan yang di perkirakan melanggar ketentuan yang ada dalam Al-quran dan Hadits.
Diharapkan penerapan Syariat Islam tidak terjadi benturan antara investor, wisatawan dan masyarakat di objek wisata, dan dengan di izinkannya oleh Pemerintah Pusat agar seluruh Provinsi Aceh menjadi daerah istimewa, hendaknya di pelopori oleh Kabupaten Aceh Singkil sendiri karna masing-masing Kabupaten harus berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Kata Kunci: Implementasi, Aceh Singkil, Syariat Islam, Pariwisata.