PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS)DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(
B2P3KS
)
sebagai salah satu unit pelaksana teknis dilingkungan Kementrian Sosial RI,
juga melaksanakan serangkaian tugas pokok dibidang penelitian dan pengembangan,
selain itu juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam
bidang yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Good governance
yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung warga yang
bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang
terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan
(
inklusif
)
, oleh karena itu disini
peran pimpinan sangatlah penting dalam hal mengelola lembaga itu sendiri yang mana
keterlibatanya sangatlah dibutuhkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kepemerintahan yang
dilakukan pimpinan yang ada di lembaga Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang nantinya dapat diketahui harapan dari sebuah
pengelolaan itu sendiri sesuai dengan Good governance. Inilah basis dari tatanan
masyarakat yang diidamkan. Salah satunya yang dilakukan oleh B2P3KS
(
Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang sudah menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik
(
good
governance
)
yang berpedoman pada 9 prinsip pokok good governance yang bertujuan
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dilakukan oleh B2P3KS. B2P3KS
sendiri merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian yang agar nantinya hasil
penelitian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain.
Berkaitan dengan Good governance yang bertujuan untuk mengetahui tata kelola
pemerintahan yang dilakukan pimpinan B2P3KS dengan menggunakan prinsip pokok
good governance tidaklah mudah dalam menjalankannya karena perlu yang namanya
keterkaitan dan kerjasama dalam semua aspek dan semua lembaga-lembaga terkait
maupun kelompok berkepentingan dalam meningkatkan mutu penelitian agar nantinya
dapat digunakan dan bermanfaat sebagai referensi untuk pengambilan keputusan
selanjutnya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Jadi tata kelola yang
diharapkan adalah tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, disepakati, setara
berdayaguna dan berhasil guna dan memiliki visi dan misi yang jelas serta taat kepada
hukum.
Kata Kunci: Tata kelola yang mengacu pada 9 prinsip pokok good governance.