PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MENANGANI KONFLIK HORISONTAL DI DESA BALINURAGA KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (STUDI BADAN KESBANGPOL LAMPUNG SELATAN)

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan, suku dan adat-istiadat yang berbeda sehingga kunci utama untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyatukan perbedaan tersebut menjadi satu pandangan dan tujuan tanpa adanya gesekan atau konflik. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang ada ditengah-tengah masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam penanganan konflik. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah konflik yang ada karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dalam artian bahwa aksesbilitas pemerintah daerah lebih cepat dibanding dengan pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menganggap penting dan menarik untuk menjadi bahan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Menangani Konflik Horisontal di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan: Studi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau Badan Kesbangpol dan di Desa Balinuraga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kulitatif deskriptif. Teknikteknik pengumpulan data yang guna mendukung penelitian ini diantaranya adalah wawancara terhadap responden dengan memberikan pertanyaan secara langsung untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Badan Kesbangpol dalam menangani konflik di Desa Balinuraga. Hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ada tiga yaitu pencegahan pra-konflik, proses perdamaian dan penanganan pascakonflik. Dalam pencegan pra-konflik Badan Kesbangpol berkoordinasi dan bekerjasama dalam mencegah terjadinya konflik. Kerjasama dilakukan diantaranya bersama dengan aparat Tentara Nasional Indonesia dan Juga Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pencegahan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan gagal untuk menekan gesekan yang terjadi dikarenakan jumlah petugas yang berjaga tidak sebanding dengan jumlah massa. Dalam proses perdamaian peran Badan Kesbangpol bersama aparan Kepolisian menjadi mediator dalam proses perundingan yang kemudian dibantu oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Penangan Pasca-konflik sendiri, Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung selatan mengkoordinir bantuan dan juga melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan juga melakukan penyuluhan wawasan kebangsaan. Keywords: Peran Pemerintah, Konflik Sosial, Konflik Horisontal