PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KABUPATEN WONOSOBO JALAN SOEHARTO KM. 5, KALIER

Banyaknya kerusakan jalan hampir pada sebagian besar daerah di Kabupaten Wonosobo, pemerintah dianggap gagal membangun jalan sesuai standar teknisnya. Pada tahun 2010 kondisi jalan di Kabupaten Wonosobo dalam kondisi baik sepanjang 408,466 km; kondisi sedang sepanjang 190,392 km; kondisi rusak 158,877 km; dan kondisi rusak berat sepanjang 52,365 km. Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastuktur Jalan Tahun 2015” studi kasus di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo.
Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualiatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pelaksanaan Fungsi Pemerintnganah Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Tahun 2015 adalah : (1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mentargetkan peningkatan jalan sebanyak 73 ruas jalan dengan panjang 99,104 km dan mentargetkan rehabilitasi jalan sebanyak 3 ruas jalan dengan panjang 4,594 km (2) Pengorganisasian yang dilaksanakan yaitu PPK SKPD, PPTK, PPKom, PPHP, dan UPT. (3) Pada tahun 2015 terdapat 66 peningkatan jalan dengan panjang total 86,246 km dengan capaian 87,02% dan 3 rehabilitasi jalan dengan panjang total 4,594 km dengan capaian 100%. (4) Pengawasan yang dilakukan melibatkan PPHP dan Pengawas lapangan (5) Kendala yang dihadapi disebabkan oleh faktor SDM, anggaran, waktu, peralatan, standar pengawasan, sosialisai terhadap masyarakat dan keadaan geografis.
Dari penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga harus bisa menerima masukan dari masyarakat dalam proses perencanaan, membuat peraturan yang mengatur system pengawasan, melakukan evaluasi rutin terhadap pegawai, meningkatkan kualitas SDM, memperhatikan pentingnya rehabilitasi jalan dan bangunan pelengkap jalan, memperhatikan kondisi jalan di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pentingnya pemeliharaan jalan.