IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS MONUMEN SERANGAN 1 MARET)

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Monumen Serangan 1 Maret)”. Peraturan ini di latar belakangi dengan banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Monumen Serangan 1 Maret yang telah menjadi akses jalan untuk ke Malioboro sehingga keadaan tidak terkondisikan dengan baik dan mengganggu pengguna jalan umum. Disamping itu melihat kembali fungsi dari trotoar adalah fasilitas umum yang disediakan untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang. Akan tetapi kawasan tersebut menurut para pedagang kaki lima sangat strategis untuk menjajakan dagangannya kepada para pengunjung yang sedang berlibur. Menilik kembali tujuan para PKL berdagang adalah sebagai usaha bertahan hidup mengingat sulitnya mendapat pekerjaan dan hanya mempunyai modal yang sedikit.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka program implementasi kebijakan penataan PKL di Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Penertiban dan pembinaan masih mengedepankan tindakan persuasif tanpa memberikan sanksi yang tegas kepada PKL, sehingga beberapa PKL masih tetap melakukan pelanggaran. Dalam kebijakan peraturan penataan PKL di Yogyakarta ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain; komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan yang terakhir struktur birokasi. Adapun dari faktor-faktor tersebut digolongkan menjadi 2 tipe yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu: komunikasi dalam birokrasi, sumber daya, struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu: komunikasi terhadap pedagang kaki lima, dan sikap implementator, serta sikap kelompok sasaran upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi PKL antara lain sering dilakukan penertiban dan melakukan pembinaan kepada para PKL.
Saran dari penelitian ini adalah dalam upaya untuk mengatasi pertumbuhan PKL, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengatisipasi sedini mungkin dengan cara tindakan yang tegas terhadap PKL yang melangggar peraturan dan diberikan sanksi. Sikap agen pelaksana yang sangat mendukung program ini, seharusnya diimbangi dengan dukungan dari PKL, aspirasi yang memungkinkan untuk dipenuhi hendaknya diperhatikan sehingga PKL akan memberikan dukungan penuh terhadap program.Dalam upaya untuk lebih menyadarkan tentang pemahaman terhadap peraturan daerah, pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi secara intesif kepada PKL sehingga pelanggaranpelanggaran
yang
dilakukan
oleh
PKL
dapat
diminimalisir