STRATEGI PEMERNTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI ANAK JALANAN (STUDI KASUS : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014)

Sesuai dengan Peraturan Mentri social RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, anak jalanan
adalah termasuk bagian dari PMKS. Anak jalanan yang seharusnya masih mendapatkan hak
pendidikannya dan bermain selayaknya anak yang hidup normal seusianya. Hak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Disini penulis mengangkat permasalahan dari
judul “Strategi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menangani anak Jalanan tahun 20112014”.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara sistematis dari situasi,
pelayanan, program, penyediaan informasi tentang kondisi masyarakat atau gambaran
mengenai sifat dan isu-isu tertentu. Untuk teknik pengumpulan data dengan cara
dokumentasi, observasi serta wawancara.
Setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakrta dalam menangani anak jalanan sudah cukup baik, terbukti di
tahun 2011 sampai 2014 jumlah anak jalanan cendrung menurun. Namun dibalik
keberhasilan mengurangi jumlah anak jalanan, Dinas Sosial dituntut tidak sekedar
mengurangi jumlah anak jalanan tapi mengentaskan anak jalanan setuntas-tuntasnya dari
Kota Yogyakarta.
Setelah peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
peneliti menyimpulkan, Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta dalam menangani anak jalanan di Kota Yogyakarta yaitu melalui Pendekatan
personal terhadap anak jalanan dan mengacu pada Perda No 6 Tahun 2011 dan Pergub No 31
Tahun 2012. Solusi yang diberikan peneliti untuk aspek komunikasi dan sosialisasi peraturan
lebih ditingkatkan lagi dan Perlunya menjalin kerja sama antara Kabupaten perbatasan yaitu
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul untuk melakukan pemasangan cctv ditempattempat

yang di anggap rawan untuk melakukan aktifitas oleh anak jalanan atau ditemapat
keramaian, seperti : Malioboro dan perempatan-perampatan lampu merah, sehingga bisa
terpantau langsung adanya anak jalanan. Cctv selain untuk memantau anak jalanan juga bisa
memantau kemacetan, atau permasalahan lainnya sehingga masalah-masalah yang timbul
cepat teratasi