PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DALAM PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus
diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi
pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Tepat 3
(
tiga
)
tahun setelah berakhirnya
penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan
DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas
penyelenggaraan Pemilu sehingga KPU dituntut independen dan non-partisan.
Atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undangundang

Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang
Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis bertujuan untuk Mengetahui
dan mengkaji peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam
menetapkan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah

(
PILKADA
)
serentak pada 9 Desember 2015. Dan Mengetahui faktor-faktor
penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam menetapkan
pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah
(
PILKADA)
serentak
pada 9 Desember 2015.
Penulisan skripsi ini memakai metode penelitian penelitian kepustakaan,
penelitian lapangan, dan mencari bahan-bahan hukum lainnya.
Jika ditelaah dari segi hirarki Perundang-Undangan KPU Kabupaten
Sleman dapat dikatakan telah melanggar Norma Hukum Tersebut, karena KPU
Kabupaten Sleman telah memutuskan suatu kepututsan dengan berdasarkan
kepada Surat Edaran semata, namun walau demikian peranan KPU Kabupaten
Sleman pada Pilkada serentak tahun 2015 ini hanya sebagai eksekutor yang
diperintahkan oleh KPU, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
sangat berperan besar dalam Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sleman yang menjadi peserta pada Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan secara serentak pada 9
Desember 2015 lalu.