IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN SLEMAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sleman dan untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sleman.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman dilakukan melalui (1) pengelolaan air limbah domestik, (2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan air limbah domestik, (3) pengawasan dan pengendalian. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sleman dijelaskan melalui empat macam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi antara pelaksana kebijakan dan antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan telah terjalin cukup baik. Koordinasi dilakukan dengan adanya pertemuan atau rapat dan sosialisasi yang telah rutin dilakukan. Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman memiliki disposisi yang positif. Disposisi positif dapat dilihat dari dukungan dan komitmen implementor kebijakan yang dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan. Dukungan juga muncul dari masyarakat dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang turut membantu monitoring implementasi kebijakan. Struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman cukup jelas dan baik. Terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang dan seksi. Struktur birokrasi dalam hubungan kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kartamantul juga jelas, adanya Standard operating procedures (SOP) dari pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman. Faktor Pendukung implementasi kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sleman yaitu adanya peran serta dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membantu proses pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik yaitu kurang optimalnya dukungan dari sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Tingkat pemahaman masyarakat yang terbatas tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik menjadi salah satu penghambat kebijakan. Kata kunci : Air Limbah Domestik, Lingkungan Hidup, Implementasi