PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

SEPTI KURNIAWATI (2016) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Cover] Text (Cover)
Cover.pdf

Download (107kB)
[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (179kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf

Download (601kB)
[thumbnail of Abstract] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (6kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (252kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (279kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (228kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf

Download (150kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (971kB)

Abstract

Tindak pidana mengenai pornografi saat ini sangat rentan terjadi baik dari
kalangan menengah atas hingga kalangan menengah ke bawah, sehingga sosialisasi mengenai kebijakan tentang pornografi kini sangat di perlukan. Ketika sosialisasi sudah dilaksanakan maka akan mengurangi angka kejahatan terhadap pornografi. Apapun alasannya melakukan perbuatan tindak pidana pornografi merupakan sesuatu yang memang perlu di adili menggunakan undang-undang yang berlaku.
Dalam skripsi ini akan di bahas mengenai beberapa permasalahan diantaranya yaitu hal apa saja yang termasuk dalam kejahatan pornografi serta bagaimana pelaksanaan pemidanaannya. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normative, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang di dapat melalui literature, undang-undang, media elektronik serta melalui wawancara dengan narasumber di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.
Berdasarkan penelitian ini di peroleh bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kekhususan dalam penerapan undang-undang pornografi dibandingkan dengan undang-undang biasa yaitu dalam penjatuhan sanksi dan berjalannya persidangan. Jenis sanksi yang diatuur pada Pasal 10 KUHP tidak semuanya ada pada undang-undang pornografi, serta dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dapat dilakukan penjatuhan 2 (dua) pidana pokok secara bersamaan (kumulatif), dimana hal ini tidak dapat diterapkan dalam KUHP. Semua persidangan mengenai tindak pidana pornografi dilakukan secara tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi berdasarkan penelitian ini di dapatkan diantaranya adalah Faktor lemahnya penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor canggihnya alat teknologi dan faktor penyalahgunaan internet. Pada realitanya kasus tindak pidana pornografi tidak semuanya diadili dengan undang-undang pornografi tetapi ada juga yang di selesaikan dengan cara mediasi.
Kata kunci : Tindak pidana pornografi, Pemidanaan dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: TINDAK PIDANA PORNOGRAFI, PEMIDANAAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 14 Jul 2023 02:53
Last Modified: 14 Jul 2023 02:53
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/27541

Actions (login required)

View Item
View Item