REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Rehabilitasi merupakan salah satu hak tersangka ataupun terdakwa tetapi pernyataan rehabilitasi sering dianggap tidak terialu penting di mata masyarakat karena dalam masyarakat pada umumnya menganggap sescorang yang berurusan dengan Polisi yang bahkan kasusnya masuk ke dalam Pengadilan dianggap perbuatan tercela. Maka dari itu sebenarnya rehabilitasi adalah proses untuk melakukan pemulihan hak sesorang walaupun dalam pelaksanaannya atuaran mengenai rehabilitasi juga tidak begitu jelas dalam mengaturnya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai tata cara dan implikasi rehabilitasi dalam hukum pidana terhadap terdakwa yang terbukti tidak bersalah_ Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pendekatan normatif yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jenis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, berkas perkara dan lain sebagainya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara dalam proses pengajuan rehabilitasi tidak diketahui oleh warga masyarakat secara umum. Hanya sedikit warga masyarakat yang mengetahui tentang rehabilitasi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil penelitian terhadap kasus-kasus yang diputus bebas dalam hal pemberian rchabilitasi diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dengan mencantumkan langsung dalam amar putusan pengadilan. Apabila terjadi kelalaian dalam pencantuman rehabilitasi maka terdakwa dapat mengajukan permintaan rehabilitasi karena ini merupakan salah satu hak dari terdakwa yang telah dirugikan selama proses pengadilan berlangsung.