PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUN-BANGUNAN (IMBB) DAN IZIN GANGGUAN (HO) DALAM PENDIRIAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA

Pada tahun 2010, ada 26 hotel bintang di Kota Yogyakarta yang berdiri dan
beroperasi, dengan 2.411 kamar. Jumlah ini naik pada tahun-tahun berikutnya, menjadi
31 hotel bintang dengan 2.979 kamar (2011), 37 hotel bintang dengan 3.356 kamar
(2012), dan 43 hotel bintang dengan 4.002 kamar (2013). Ajaibnya, permohonan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) gedung untuk fungsi hotel kepada Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta melonjak drastis pada bulan November – Desember 2013 yang mencapai 104
aplikasi. Hingga per 31 Desember 2014, dari 104 aplikasi permohonan IMB itu, 77 di
antaranya sudah diterbitkan dan proses membangun telah dimulai. Konsekuensi dasar
dari pertumbungan gedung tersebut adalah kebutuhan air baku untuk usaha perhotelan.
Kebutuhan air baku ini dipenuhi dengan membuat dan mengoperasikan sumur air tanah
dalam. Jumlah sumur air tanah dalam yang semakin banyak di lingkup wilayah kota
Yogyakarta yang hanya 32,5 Km2 disinyalir menjadi penyebab utama keringnya
sumur-sumur dangkal milik warga. Warga pun meneriakkan tuntutan
pertanggungjawaban, baik kepada pengelola gedung (hotel) maupun kepada pemerintah
kota.
Permasalahan pembangunan yang timbul adalah masalah pembangunan hotel di
perkotaan. Yogyakarta sebagai kota pariwisata perlu diimbangi dengan ketersediaan
sarana prasarana akomodasi perhotelan bagi para wisatawan baik lokal maupun asing
untuk terciptanya kota pariwisata yang nyaman. Kondisi ini menjadi lahan subur para
pebisnis. Namun, seringkali menimbulkan protes masyarakat yang merasa tempat
tinggalnya tidak nyaman lagi mengingat sempitnya lahan kota Yogyakarta. Pembangunan
hotel-hotel mengakibatkan masalah lingkungan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut
Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77
Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Prinsip Peraturan Walikota
tersebut menghentikan sementara (moratorium) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Hotel Per 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Permasalahan tersebut
diangkat penyusun dalam skripsi menjadi tema penelitian. Adapun pokok
permasalahannya adalah apakah izin pendirian hotel di Yogyakarta sudah sesuai dengan
Peraturan yang ada.