KEMAL ABDUL NAZER (2016) KEDUDUKAN TANDA TANGAN PARA PIHAK DALAM POLIS ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN ASURANSI. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![[thumbnail of Cover]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Cover.pdf
Download (107kB)
![[thumbnail of Halaman Judul]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Halaman Judul.pdf
Download (651kB)
![[thumbnail of Lembar Pengesahan]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Lembar Pengesahan.pdf
Download (539kB)
![[thumbnail of Abstract]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Abstract.pdf
Download (84kB)
![[thumbnail of Bab I]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab I.pdf
Download (194kB)
![[thumbnail of Bab II]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (465kB)
![[thumbnail of Bab III]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (165kB)
![[thumbnail of Bab IV]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (230kB)
![[thumbnail of Bab V]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (84kB)
Abstract
Kenyataan yang terjadi sudah banyak perusahaan asuransi yang menggunakan polis elektronik meskipun pengaturan terhadap polis elektronik dan tanda tangan dalam polis tersebut masih belum lengkap. Selain itu masih adanya kendala tanda tangan dalam polis elektronik yaitu masih belum adanya izin dari Direktorat Jendral Pajak dan aturan tanda tangan basah akan menjadi kendala di polis elektronik.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber yang ahli dibidang hukum bisnis, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.
Tanda tangan dalam polis elektronik tidaklah harus basah, dan bisa menggunakan tanda tangan elektronik asalkan memenuhi segala persyaratan yang telah di atur dalam UU ITE. Mekanisme pembuktian hukum yang dapat digunakan oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi elektronik yaitu dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur nonlitigasi dan jalur litigasi, dalam pembuktian terhadap Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik itu semua telah tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polis Elektronik akan berjalan dengan baik dan jelas akan kedudukan elektroniknya apabila telah memenuhi setiap syarat yang di atur di dalam UU ITE.
Kata Kunci : Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik, Polis Elektronik
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | TANDA TANGAN, TANDA TANGAN ELEKTRONIK, POLIS ELEKTRONIK |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 12 Jan 2022 06:59 |
Last Modified: | 12 Jan 2022 06:59 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/27740 |