RESPONSIBILITY OF STATE TOWARDS THE ISSUES OF CYBER WARFARE UNDER INTERNATIONAL LAW: WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CASE OF PROJECT LAKHTA

ABSTRAK

Dalam dekade pertama abad ke-21, dunia telah menyaksikan beberapa serangan dunia maya yang parah. Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan pengaduan pidana di Alexandria, Virginia, terhadap seorang warga negara Rusia atas dugaan perannya dalam mengganggu Pemilihan Presiden AS 2016, dalam operasi yang disebut Project Lakhta. Ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum yang berlaku dapat mencakup jenis tindakan baru seperti serangan dunia maya. Meskipun secara jelas tertuang dalam Draft ILC tentang International Wrongful Act, namun serangan siber masih menjadi tantangan untuk memenuhi syarat tersebut sehingga menimbulkan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, dengan menggunakan penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana tanggung jawab negara terhadap isu cyberwarfare berada di bawah hukum internasional dengan acuan khusus pada kasus Project Lakhta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat sulit dan menantang untuk menentukan apakah tanggung jawab negara dapat ditimbulkan terhadap serangan siber yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kedaulatan negara lain berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karena itu masyarakat dunia perlu mencapai suatu kesepakatan dalam penetapan kriteria dan pembentukan instrumen hukum internasional tentang cyberwarfare untuk memberikan keamanan dan kepastian.