PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER INTERNSIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING KABUPATEN SLEMAN

Perlindungan hukum terhadap setiap orang merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar setiap orang. Dokter Internsip sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, mempunyai hak atas pembinaan dan perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dokter internsip dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum empiric atau sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer Analisis hasil penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perlindungan hukum terhadap dokter internsip yaitu dengan adanya Surat Tanda Register (STR) Internsip dan Surat Izin Praktik (SIP) Internsip. Surat Tanda Register (STR) Internsip dan Surat Izin Praktik (SIP) Internsip tersebut, maka dokter internsip berwenang untuk melakukan pelayanan medis. Biaya Bantuan Hidup (BBH) bagi dokter internsip dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (5%) telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setiap penghasilan yang memberikan tambahan kemampuan ekonomis termasuk Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang diterima atau diperoleh dokter internsip merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap dokter internsip dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap dokter internsip yaitu dengan adanya Surat Tanda Register (STR) Internsip dan Surat Izin Praktik (SIP) Internsip. Dan Biaya Bantuan Hidup (BBH) bagi dokter internsip merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasiIan.
Kata Kunci Perlindungan Hukurn. Dokter Intermit,. Pajak Penghasilan