PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK

KEJAHATAN DI DUNIA MAYA YANG SAAT INI SEMAKIN BERKEMBANG MEMBUTUHKAN PENANGANAN YANG LEBIH SERIUS DAN KOMPLEKS. UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG BISA MENJADI PIJAKAN BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN DUNIA MAYA, TERMASUK PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK. SKRIPSI INI MENJELASKAN TENTANG BAGAIMANA PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA PROSES PEMBUKTIANNYA. JENIS PENELITIAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI INI ADALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF. PENULIS MENGKAJI BAHAN-BAHAN KEPUSTAKAAN BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BUKU, SERTA JURNAL-JURNAL YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DILAKSANAKAN MELALUI PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN SERTA PEMERIKSAAN SIDANG PERADILAN. PENJATUHAN PUTUSAN OLEH MAJELIS HAKIM DITENTUKAN OLEH PROSES PEMBUKTIAN. PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DILAKUKAN DENGAN MENGAJUKAN ALAT-ALAT BUKTI BERUPA KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN AHLI, SURAT, PETUNJUK, DAN KETERANGAN TERDAKWA. DALAM HAL MAJELIS HAKIM MENILAI BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN, TERDAKWA AKAN DIJATUHI HUKUMAN, DEMIKIAN SEBALIKNYA.