PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

PERTAMBANGAN EMAS YANG TERDAPAT DI KABUPATEN MERANGIN, TIDAK MEMILIKI IJIN SERTA KEGIATAN PERTAMBANGAN DILAKUKAN SECARA ILLEGAL. PENEGAKAN HUKUM DASSEIN ATAU PERISTIWA HUKUM KONKRIT, YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, BELUM TERLAKSANA SECARA PENUH DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN DI LAPANGAN. TUJUAN PENELITIAN INI 1) MENGETAHUI DAN MENGANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MERANGIN; 2) MEMAHAMI DAN MENGANALISIS FAKTOR PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MERANGIN. METODE YANG DIGUNAKAN ADALAH TIPE YURIDIS EMPIRIS DENGAN MENGGUNAKAN PENARIKAN SAMPEL DILAKUKAN SECARA RANDOM SAMPLING. HASIL DARI PENELITIAN INI ADALAH 1) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA TELAH DIATUR DALAM PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, YANG DIMANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 36 AYAT (1) DAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN JUGA KETENTUAN PIDANA YANG DIATUR DALAM PASAL 158 UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA; 2) FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA ADALAH KURANGNYA KESADARAN HUKUM WARGA MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN PENAMBANGAN EMAS ILLEGAL.