IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 48/PUU-XVII/2019 YANG MENGABULKAN KESELURUHAN POKOK PERMOHONAN DARI PARA PEMOHON MENJADI TOPIK YANG BANYAK DIPERDEBATKAN. HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERPENDAPAT BAHWA MAKNA PILKADA SAMA DENGAN PEMILU SEHINGGA MENGENAI TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA TERSEBUT MENJADI TIDAK HARMONISASI TERUTAMA PADA KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TERHADAP TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA. PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF DENGAN METODE PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN. BAHAN HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI YAITU HUKUM PRIMER YAITU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PUTUSAN HAKIM SERTA BAHAN HUKUM SEKUNDER YAITU HASIL OLAHAN ATAU PIKIRAN PARA PAKAR ATAU AHLI YANG MEMPELAJARI BIDANG TERTENTU, BUKU-BUKU, DAN JURNAL ILMIAH. KESELURUHAN BAHAN HUKUM YANG DIGUNAKAN TERSEBUT KEMUDIAN DIANALISIS SECARA KUALITATIF DAN DISAJIKAN SECARA DESKRIPTIF. HASIL DARI PENELITIAN INI ADALAH ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN TERHADAP TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM UU PEMILU DAN UU PILKADA YANG MENJADI TUMPANG TINDIH YANG BERDAMPAK TERJADINYA KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PENYELENGGARAAN PEMILU. PERBEDAAN TERSEBUT YAITU PENGATURAN SANKSI PIDANA, PENYELESAIAN SENGKETA, PENANGANAN ADMINISTRASI, DAN SIFAT HASIL PENANGANAN SENGKETA YANG MASING-MASING UNDANG-UNDANG BERBEDA. PENELITIAN INI MEREKOMENDASIKAN AGAR PRESIDEN DAN DPR MEREVISI UU PEMILU DAN UU PILKADA AGAR TIDAK TERJADINYA TUMPANG TINDIH PENGATURAN.