ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA TERHADAP RESIKO KERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING

PENELITIAN INI DILAKUKAN UNTUK MENGKAJI DAN MENDESKRIPSIKAN MENGENAI BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM DUNIA PELAUT, YAKNI : PERTAMA BAGAIMANA PERAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI AWAK KAPAL YANG BEKERJA PADA KAPAL BERBENDERA ASING, KEDUA BEGAIMANA PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS (GABUNGAN). YAITU PENELITIAN YANG MENGKAJI PELAKSANAAN ATAU IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM POSITIF (PERUNDANG-UNDANGAN). TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN ADALAH STUDI DOKUMEN YANG MELIPUTI PERATURAN-PERATURAN HUKUM INTERNASIONAL MAUPUN HUKUM NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN SKRIPSI INI SERTA PENGAMBILAN SEMPEL DARI AWAK KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING. HASIL PENELITIAN INI PERTAMA MENUNJUKKAN BAHWA PEMERINTAH INDONESIA BELUM MAKSIMAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL ASAL INDONESIA DIKARENAKAN MASIH BANYAK AWAK KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL ASING MELALUI AGEN ILEGAL, SEHINGGA TIDAK TERDATA OLEH PEMERINTAH DAN TIDAK ADANYA PELATIHAN AWAK KAPAL YANG MENCUKUPI TERUTAMA KAPAL PENANGKAP IKAN INTERNASIONAL. KEDUA INDONESIA TELAH MERATIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006 MELALUI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 115 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MLC 2006.