HUMAN RIGHT VIOLATION ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT IN MYANMAR MILITARY COUP 2021

HAK SIPIL DAN POLITIK ADALAH HAK YANG MELEKAT PADA SEMUA ORANG DI SELURUH DUNIA, TIDAK DAPAT DIAMBIL OLEH SIAPAPUN TERMASUK NEGARA. HAK-HAK TERSEBUT DILINDUNGI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL SEPERTI DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1948, DAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL DAN POLITIK 1966. TULISAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS FENOMENA HAK SIPIL DAN POLITIK DI DUNIA. KUDETA MILITER MYANMAR DIMULAI PADA FEBRUARI DENGAN ARGUMEN BAHWA PEMILIHAN PRESIDEN MYANMAR TIDAK SAH DI SISI LAIN, MASYARAKAT MYANMAR MENGANGGAP BAHWA PEMILIHAN PRESIDEN MYANMAR SAH OLEH KONSTITUSI. BERSAMAAN DENGAN ITU, PENULIS MENEMUKAN BAHWA ADA KEKERASAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILANGGAR SELAMA KUDETA MILITER MYANMAR. UNTUK MENYEMPURNAKAN PENELITIAN INI, PENULIS AKAN MENGGUNAKAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA YANG MENJELASKAN TENTANG SEMUA HAK YANG MELEKAT YANG DIMILIKI OLEH SEMUA ORANG, DAN KONSEP KONVENSI INTERNASIONAL YANG MENJELASKAN SECARA JELAS TENTANG HAK YANG DILINDUNGI DAN DAPAT DILANGGAR. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF YANG DIDASARKAN PADA DATA SEKUNDER YANG DIKUMPULKAN DARI BUKU, JURNAL, ARTIKEL, BERITA, DAN WEBSITE VALIDITAS YANG DAPAT MEMBANTU SKRIPSI INI.