PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DIESEASE-19 PADA MASA TATANAN NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA

Dunia sedang dihadapkan situasi pandemi serius, yaitu penyebaran Coronavirus Disease. Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) pada Masa Tatanan Normal Baru. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penanganan dan pencegahan. Penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan dan upaya pemerintah terkait Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan sumber bahan hukum yang diperoleh dari pengambilan data secara langsung. Hasil penelitian menunjukan, pemerintah melalui instansi yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesusai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah berusaha menegakan Perwal. Pada pelaksanaan dan penegakan, Satpol PP melakukan berbagai metode, dimulai dari sosialisasi hingga edukasi kepada masyarakat berkerjasama dengan Dinas Kesehatan, serta patroli terhadap perseorangan ataupun penanggung jawab kegiatan atau usaha. Disamping itu, Satpol PP berwenang untuk memberikan sanksi berupa lisan, tertulis, dan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum atau denda. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran tersebut dilakukan baik dari perseorangan ataupun penanggung jawab kegiatan atau usaha, meskipun telah dilakukan sosialisasi, edukasi, patroli, dan penerapan sanksi.