IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LOCKDOWN KOTA TEGAL DALAM MENANGGULANGI COVID 19 TAHUN 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Lockdown yang berada di Kota Tegal dalam menanggulangi COVID-19 pada tahun 2020. Tingkat persebaran virus corona merupakan suatu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia, tak terkecuali oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara ke 4 yang memilki penduduk terpadat di dunia. Oleh sebab itu, laju persebaran virus corona merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Tak terkecuali juga Kota Tegal yang berada di pesisir pantai utara pulau Jawa yang menjadi salah satu kota yang disorot oleh media lokal maupun luar negeri, yaitu sebagai salah satu kota yang pertama menerapkan Lockdown di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu Kota Tegal tepatnya di Dinas Sosial Kota Tegal, ruang lingkup sosial Kota Tegal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Indikator penelitian ini menggunakan Implementasi, Kebijakan, laju persebaran COVID-19. Hasil penelitian di lapangan dapat diketahui melalui variabel yang sudah ditentukan. Yang pertama peneliti menilai bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal baru 60% yang terealisasikan. Hal ini dibuktikan ketika ada Warganya yang mengeluh masih belum mendapatkan bantuan sosial yang menunjukkan bahwa clarity dari komunikasinya belum maksimal. Selanjutnya dari aspek sumberdaya, Peneliti berpendapat bahwa penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini kurang efisien karena tidak dimaksimalkan dan kurang transparan dalam pembelanjaannya. Seperti yang dikatakan Walikota Tegal bahwa pembelian APD saja dengan harga rendah dan paling hemat diantara kota-kota lain. Kemudian dari segi aspek Disposisi ini peneliti menilai bahwa aspek inilah yang paling berpengaruh, Narasumber dari masyarakat Kota Tegal juga berpendapat bahwa sikap Walikota Tegal konsisten dalam menjalankan kebijakan lockdown ini dengan gaya kepemimpinan khasnya yang populis. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat Kota Tegal meningkat ketika kebijakan ini berlangsung. Dan yang terakhir peneliti melihat dari aspek Struktur Birokrasi. Peneliti menilai bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasian kebijakan lockdown ini sudah signifikan. Karena dipimpin langsung oleh Walikota Tegal yang menjadikan struktur birokrasi dalam kebijakan ini sudah terstruktur karena masing-masing OPD dapat tugas untuk menjalankan kebijakan lockdown dan dilakukan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan permenkes. Saran yang diberikan peneliti ialah diharapkan Pemerintah Kota Tegal tetap konsisten memprioritaskan warganya dalam menekani laju persebaran virus COVID-19. Serta diharapkan adanya saling kerjasama dari stakeholder dan masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan lancar agar permasalahan laju persebaran COVID-19 yang masih tinggi dapat diselesaikan dengan baik..