PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang merupkan salah satu bentuk terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi juga membantu kemajuan dan semakin canggihnya peralatan dan modus operasinya sehinggga tertutup dan hanya diketahui kalangan tertentu saja. Peranan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana mengtur ketertiban masyarakat (social order) dalam rangka menciptakan kebijakan sosial (social defence), dana baik secara preventif maupun represif, maka putusan hakim akan sesuai dengan tujuan kebijakan hukum pidana, yaitu kesejahteraan masyarakat. Mereka tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang baik dan benar. Paper ini bertujuan menjelaskan faktor – faktor yang mendorong terjadinya Trafficking, Perlindungan bagi korban Trafficking dengan dalih Perkawinan, dan menjelaskan bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Metode penelitian ini yuridis normatif yaitu dengan mempelajari undang - undang yang berkaitan dengan pertambangan tanpa izin dan kemudian melihat putusan dan dianalisis berdasarkan ketentuan normatif. Hasil penelitian ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya Trafficking, Korban Trafficking mendapatkan paying hukum/perlindungan hukum, dan Penegakan Hukum yang ada di Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dalih Perkawinan.