PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

SKRIPSI INI MEMBAHAS TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SETELAH BERLAKUNYA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. PEMBENTUKAN PENGATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK DARI REFORMASI BIROKRASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI CITRA BIROKRASI PEMERINTAH INDONESIA ITU SENDIRI. METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI STUDI KEPUSTAKAAN DAN STUDI LAPANGAN (WAWANCARA), KEMUDIAN DATA DIANALISIS SECARA KUALITATIF. BERDASARKAN PENELITIAN BAHWA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TELAH MEMBAWA PENINGKATAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DARI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL KARENA SISTEM APLIKASI SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA ATAU SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAPAT MEMINIMALISIR TATAP MUKA LANGSUNG ANTARA PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN GUNA MENGURANGI POTENSI KASUS TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASAA. SEDANGKAN HAMBATAN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL YAITU, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA, ANGGARAN PENGADAAN DAN SERVER LPSE YANG MASIH BERBAGI DENGAN DINAS KOMUNIKASI.