PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH INVESTASI DI INDONESIA

PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK DAPAT LEBIH MEMAHAMI KONSEP OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN MENGEVALUASI PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN INVESTASI DI INDONESIA. METODE DALAM PENELITIAN INI ADALAH PENELITIAN HUKUM NORMATIF, DENGAN MENGGUNAKAN JENIS DATA SEKUNDER, SERTA MENGGUNAKAN ANALISIS DATA. PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA OMNIBUS LAW BUKANLAH MERUPAKAN SEBUAH PENDEKATAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TEPAT DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN INVESTASI DI INDONESIA. KARENA BERDASARKAN DATA-DATA YANG ADA, MENUNJUKKAN BAHWA IKLIM INVESTASI DI INDONESIA TERGOLONG CUKUP TINGGI DAN BERJALAN DENGAN BAIK BAHKAN LEBIH BAIK DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA LAINNYA. OMNIBUS LAW CIPTA KERJA INI JUSTRU AKAN MEMUNCULKAN SEBUAH MASALAH BARU YAITU, TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DAN PRIORITAS JENIS INVESTASINYA. DARI ASPEK HUBUNGAN INDUSTRIAL, OMNIBUS LAW AKAN MENGAKIBATKAN TERJADINYA DISHARMONI DALAM RELASI INDUSTRIAL ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA, BAHKAN DIKHAWATIRKAN MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA JAMINAN HAK ASASI PEKERJA YANG SEBENARNYA PEMENUHAN HAK ASASI PEKERJA JUSTRU MENJADI SEBUAH TOLOK UKUR PENTING BAGI PARA INVESTOR DI NEGARA MAJU UNTUK MELAKUKAN INVESTASI DI NEGARA BERKEMBANG, SEPERTI INDONESIA. PEMERINTAH INDONESIA SEHARUSNYA MEMPERKUAT POSISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN MENJAMIN IKLIM INVESTASI LEBIH BAIK DENGAN ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA SEMUA PEKERJA, SERTA DENGAN MENGURANGI SEGALA BENTUK PEMBOROSAN DENGAN CARA MENURUNKAN RASIO ANTARA INVESTASI (ICOR).