EVEKTIVITAS KEDUDUKAN KPK YANG SENTRALISTIK DALAM PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH NAMPAKNYA TELAH MEMBERIKAN CELAH KORUPSI DI DAERAH TERBUKA LEBAR, DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR JUSTRU PEMERINTAH DAERAH MENJADI LEMBAGA INSTITUSI YANG KERAP TERJARING KASUS KORUPSI. DI SATU SISI, LEMBAGA ANTI KORUPSI INDONESIA YAITU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI HANYA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA DAN TERHUBUNG SECARA SENTRALISTIK. KONDISI INI MENAMBAH OKNUM PEJABAT DAERAH LELUASA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA DI DAERAH. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019, KPK TIDAK MEMPEROLEH KEWENANGAN UNTUK MENDIRIKAN KPK PERWAKILAN DI DAERAH. ADAPAUN TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI DAN MENGEVALUASI KEDUDUKAN KPK YANG SENTRALISTIK DALAM PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH, DENGAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN KEDUDUKAN KPK YANG SENTRALISTIK KURANG EFEKTIF DALAM PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH. BEBERAPA FAKTOR KURANG EFEKTIFNYA PENANGANAN KORUPSI KPK DI DAERAH DIANTARANYA; PERTAMA, LUAS WILAYAH CAKUPAN KERJA KPK TERLALU LUAS DENGAN HANYA MENGANDALKAN KEDUDUKAN KPK YANG SENTRALISTIK, AKHIRNYA KPK BEBERAPA KALI KEWALAHAN DALAM MENANGANI KASUS DI DAERAH. KEDUA, INFRASTRUKTUR DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DIMILIKI KPK SANGAT TERBATAS, MULAI DARI SUMBER DAYA MANUSIA HINGGA ANGGARAN YANG DIMILIKI KPK SANGAT TERBATAS, YANG TIDAK MEMUNGKINKAN KPK UNTUK MENANGANI KASUS DI SELURUH DAERAH DI INDONESIA. KETIGA, KPK MEMBUTUHKAN KPK PERWAKILAN DI BEBERAPA DAERAH UNTUK MENUNJANG PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH.